ASN Dinkes Tanyakan Soal Gaji Tunjangan Kinerja Daerah
Foto: Kantor Pemkab Pulau Morotai (Foto: IST)
Morotai, MZK News – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara yang bertugas di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pulau Morota, pertanyakan gaji Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Pasalnya dua bulan TKD hingga kini belum juga diterima oleh ASN tersebut. Hal ini diduga gegara Studi Banding (Stuban) ke Kota Batam Provinsi Riau.
“Entah apa alasannya gaji ASN di Dinkes di tahan selama dua bulan, padahal kalau dibilang kerja, kita ini bekerja siang malam sesuai dengan tugas dan kerja kita di Dinkes,” ungkap sejumlah ASN Dinkes kepada Wartawan menolak namanya di Publikasi, Rabu, (13/4).
Gaji yang di tahan di Dinkes Morotai itu, mereka bilang gajinya berfariasi. Bahkan penahanan gaji ini mereka mengaku tidak tahu apa alasannya sehingga gaji sebagai hak kami terus ditahan.
“Jadi yang ditahan ini berfariasi. Kalau Sekretaris, Kabid Deng Kasi itu dong pe gaji ditahan selama 2 bulan berturut-turut yakni Maret dan April, tapi kalau staf itu cuma di bulan ini (April, red) saja. Entah apa alasannya tidak tahu,” imbuhnya.
Selain penahanan gaji bulan Maret hingga April, sambung dia, TKD milik puluhan ASN di Dinkes Morotai itu tidak dibayarkan selama Empat bulan Januari hingga April ini.
“Begitu juga dengan tong pe TKD. Kalau tong pe TKD ini so 4 bulan Pemda tara bayar, dan ini semua ASN di Dinkes tidak terima TKD bukan hanya satu dua orang, jujur ini sangat berpengaruh pada kerja kita dikantor,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinkes Pulau Morotai dr. Toni Humbas, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telephone mengaku bahwa, gaji milik ASN di Dinkes itu dalam proses di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Ini sementara diproses, diproses gaji. Kalau TKD saya belum tahu dank, iya sudah diusulkan nanti konfirmasi ke Keuangan soal TKD,” kata Toni.
Atas hal tersebut, jika lebih jelas Toni meminta Wartawan untuk konfirmasi ke bagian BPKAD.
Ditanya apa kendala sehingga gaji TKD milik puluhan ASN di Dinkes itu tak kunjung dibayarkan, dirinya mengaku tidak tahu.
“Iyo saya cek bendahara dulu. Karena itu bendahara yang urus, bisa kadis tapi kadis keluar daerah belum tahu dank permasalahan, nanti tanyakan ke keuangan. Ini bukan soal vaksin sebab, cakupan kita tinggi, mungkin vaksin boster kali,” timpalnya.
Kepala Badan BPKAD Pulau Morotai, Suriani Antarani, yang dikonfirmasi terpisah belum digubris hingga berita ini ditayangkan.
Reporter: Roger Moore (oje)
Editor: Khoirul Anam