Wujudkan Sekolah Ramah Anak, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tekankan Pentingnya Karakter dan Iman
Padang, MZK News – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak di Padang, Rabu (9/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menegaskan bahwa mewujudkan sekolah ramah anak bukan sekadar menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, melainkan ruang pembentuk karakter unggul.
Muhidi menjelaskan bahwa DPRD Sumbar siap mendukung perlindungan anak melalui tiga fungsi utamanya, yaitu pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Pihaknya terbuka untuk menyempurnakan aturan terkait demi memastikan pemenuhan hak-hak anak terlaksana secara optimal.
“Dengan tiga fungsi ini, DPRD bisa membantu memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan. Kalau memang dibutuhkan aturan baru atau penyempurnaan aturan yang ada, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai masukan,” ujar Muhidi.
Pendidikan Karakter Menuju Indonesia Emas 2045
Muhidi menilai anak-anak merupakan investasi paling berharga bagi masa depan daerah dan bangsa. Oleh karena itu, perhatian terhadap anak tidak boleh berhenti pada pencegahan kekerasan, melainkan juga harus diarahkan pada penanaman pondasi keimanan dan budaya literasi demi menyambut Indonesia Emas 2045.
“Kalau iman dan tauhidnya kuat, insyaallah cara berpikirnya akan benar. Ketika cara berpikirnya benar, tindakan yang dilakukan juga akan mengarah kepada hal yang benar,” tuturnya.
Ia berharap seluruh pengelola fasilitas pendidikan dapat menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman tanpa tekanan psikologis. Lingkungan yang kondusif dinilai akan membantu peserta didik mengenali potensi dirinya secara maksimal.
Sinergi Cegah Perundungan di Lingkungan Pendidikan
Sementara itu, Kepala Dinas P3AP2KB Sumbar, Herlin Srihendini, menyebut pelatihan ini penting untuk menyatukan pemahaman seluruh pihak. Menurutnya, masalah kekerasan dan perundungan (bullying) di sekolah membutuhkan keterlibatan aktif orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
“Sekolah ramah anak harus kita wujudkan secara bersama-sama. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah,” kata Herlin.
Pada kesempatan yang sama, Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Sumbar, Karyono, mengungkapkan bahwa pelatihan ini digelar lantaran masih ditemukannya berbagai kasus perundungan di sekolah. Pelatihan ini diharapkan memberikan pendampingan praktis bagi para pendidik di lapangan.
“Harapan kami, peserta semakin memahami kondisi anak dan mampu mengenali persoalan yang mereka hadapi, sehingga sekolah bisa memberikan respons yang tepat,” tutup Karyono.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina