Dukung Transformasi Digital, Kemnaker Integrasikan Data Lintas Instansi Lewat SIAPkerja
Jakarta, MZK News – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi guna meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital Kemnaker dalam merespons cepatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan era Society 5.0.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, menegaskan pentingnya adaptasi birokrasi di tengah perubahan tata kerja global.
“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan,” ujar Anwar pada siaran pers, Minggu (9/8/2026).
Pengembangan Ekosistem Digital SIAPkerja
Inisiatif Kemnaker ini sejalan dengan konsep Life Journey 2025–2029 dari Kementerian PANRB. Sebagai tindak lanjutnya, Kemnaker mengoptimalkan platform SIAPkerja untuk menghubungkan pencari kerja dan perusahaan dalam satu sistem digital yang terpadu.
Platform SIAPkerja dihimpun untuk menyatukan profil angkatan kerja (talent profile) dan profil perusahaan (company profile) guna efisiensi layanan.
“SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, melainkan ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas,” jelas Anwar.
Pembangunan Big Data dan Kolaborasi Global
Penguatan SIAPkerja ini didukung konektivitas data bersama Ditjen Dukcapil, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BKN, hingga dinas ketenagakerjaan daerah. Sinergi ini melahirkan Big Data Pasar Kerja yang mempermudah proses penyepadanan kerja (job matching) secara presisi.
Selain penguatan internal, Kemnaker juga menjalin kolaborasi strategis bersama World Bank melalui proyek pembenahan sistem informasi pasar kerja dan peningkatan kualitas SDM.
“Implementasi prinsip kerja berbasis data ini diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan,” tutup Anwar.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Kemenaker RI