Dana Desa Kepri 2026 Anjlok 64 Persen, Wagub Nyanyang Haris Desak Aparatur Lebih Inovatif
Tanjungpinang, MZK News – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menghadiri sekaligus menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa. Agenda ini dipusatkan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri ini mengusung tema penting. Fokusnya adalah “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing”.
Rakorda ini diposisikan sebagai forum strategis untuk membangun koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan lintas sektoral. Sinkronisasi dilakukan mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, aparatur desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna memperkuat tata kelola desa yang berkelanjutan.
Sebanyak 1.429 peserta dari 275 desa se-Provinsi Kepri tercatat mengikuti jalannya agenda ini dengan antusias. Mengingat kondisi geografis Kepri yang kepulauan, pelaksanaan kegiatan dirancang secara hibrida, memadukan kehadiran fisik di lokasi dan pertemuan virtual.
Dalam arahannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa desa saat ini dituntut untuk tampil lebih mandiri, akuntabel, dan mampu mendongkrak kesejahteraan warga lokal. Namun, ia mengakui masih ada ketimpangan kapasitas aparatur dalam hal manajemen administrasi dan koordinasi kewilayahan.
“Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala di daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah taktis dalam memperkuat pembangunan desa ke depan,” ujar Nyanyang Haris Pratamura di hadapan peserta.
Lebih lanjut, Nyanyang menyoroti tantangan berat berupa penurunan alokasi Dana Desa di Provinsi Kepri pada Tahun Anggaran 2026. Untuk tahun ini, Kepri hanya memperoleh alokasi total sebesar Rp77,76 mliar untuk 275 desa, atau merosot tajam sekitar 64 persen dibanding tahun lalu.
Kondisi defisit anggaran ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi kelangsungan program pemberdayaan masyarakat. Kendati demikian, politisi senior ini mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah sama sekali tidak boleh mengendurkan semangat pengabdian membangun desa.
“Penurunan anggaran tidak boleh melemahkan semangat kita. Justru kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar lebih inovatif, adaptif, serta mampu mengoptimalkan potensi lokal,” kata Wagub Kepri memberikan motivasi.
Ia menambahkan, kunci utama agar pembangunan desa tetap berdaya saing terletak pada tiga instrumen. Ketiganya meliputi tata kelola keuangan yang transparan, perluasan jalinan kerja sama antardesa, serta pengaktifan lembaga kemasyarakatan secara terukur.
Nyanyang juga memastikan bahwa seluruh draf rumusan hasil Rakorda ini tidak akan berakhir di laci meja kerja. Rekomendasi taktis tersebut akan ia boyong langsung ke tingkat Musyawarah Pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan strategis nasional bagi wilayah kepulauan.
“Saya akan menyampaikan langsung rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau agar kebijakan pusat nantinya benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegas Nyanyang.
Menutup pidatonya, Wagub mengajak seluruh elemen pertahanan desa untuk merapatkan barisan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergitas yang kokoh dipercaya mampu menyulap desa-desa di Kepri menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif.
Agenda besar ini turut dihadiri secara luring oleh Kepala Dinas PMD Kepri Misbardi beserta jajaran kepala bidang dan tenaga ahli P3MD. Selain itu, para bupati serta anggota BPD dari seluruh pelosok kabupaten se-Kepri juga menyimak jalannya acara secara virtual.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Pemprov Kepri