Musrenbang RKPD 2027: Strategi Sumbar Hadapi Tantangan Fiskal dan Pemulihan Bencana
Padang, MZK News – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 pada Rabu (8/4/2026). Forum strategis ini bertujuan menyusun arah kebijakan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebutuhan riil masyarakat di tengah dinamika global.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengingatkan bahwa pola perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa. Ketidakpastian ekonomi dunia dan gejolak geopolitik telah memberikan tekanan serius terhadap APBN yang berdampak langsung pada keuangan daerah.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola anggaran yang tersedia. Muhidi menekankan bahwa keterbatasan dana harus dijawab dengan efisiensi tinggi dan pemilihan program yang benar-benar memberikan dampak ekonomi signifikan bagi warga.
“Ruang fiskal kita semakin sempit. Ini menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil terobosan kebijakan,” ujar Muhidi di hadapan peserta Musrenbang.
Selain tantangan fiskal, Sumatera Barat masih dibayangi beban besar untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis tahun 2025. Total kerugian mencapai Rp33,5 triliun, dengan estimasi kebutuhan anggaran pemulihan sebesar Rp22 triliun.
Muhidi menegaskan bahwa besarnya kebutuhan dana tersebut menjadikannya tantangan terberat bagi pemerintah daerah saat ini. Sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, hingga dunia usaha menjadi kunci utama agar pembangunan tetap stabil dan berkelanjutan.
“Kondisi ini membuat sinergi lintas sektor menjadi harga mati. Pemerintah pusat hingga masyarakat diminta bergerak bersama untuk menjaga stabilitas pembangunan,” tambahnya.
Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional, RKPD Sumbar 2027 akan berfokus pada tiga pilar utama: akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan. Sektor pertanian dan transformasi ekonomi nagari akan menjadi mesin penggerak utama.
DPRD Sumbar juga mendorong penguatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan dan kebijakan opsen pajak. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat hubungan fiskal antara provinsi dan kabupaten/kota melalui sistem digital yang terintegrasi.
Dari sisi belanja, Muhidi menekankan pentingnya efektivitas anggaran pada setiap lini program. Salah satu prioritas yang diusung adalah pengembangan Nagari Creative Hub guna meningkatkan kualitas SDM dan daya saing UMKM serta pariwisata berbasis budaya lokal.
Menutup arahannya, Muhidi berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan benar-benar mampu menjawab keluhan masyarakat. Penguatan ketahanan bencana tetap menjadi agenda wajib demi melindungi keselamatan warga di masa depan.
“Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” harap Muhidi memungkasi pernyataannya.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina
