Lima Poin Tuntutan Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Resmi Dipenuhi Pemerintah
Foto: Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi saat rapat koordinasi pupuk bersubsidi dengan pihak Pemerintah (Foto: IST)
Bima, MZK News – Lima poin tuntutan Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi (APPD) resmi dipenuhi pemerintah pada Selasa, 16 Januari 2024 siang.
Lima poin tuntutan aliansi dipenuhi pemerintah melalui rapat koordinasi pupuk bersubsidi yang difasilitasi camat dengan melibatkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima (Kabid Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, Kabid Penyuluhan), Dinas Perindag (Kabid Perdagangan) para pengecer, kelompok tani, distributor, dan kepala desa di aula Kantor Camat Sanggar pada Selasa (16/1).
Lima poin tersebut telah dituangkan dalam berita acara yang turut dibubuhi tandatangan seluruh komponen dan elemen tersebut dengan poin-poin yang telah disepakati bahwa, Dinas Pertanian yang diwakili BPP bersama pemerintah desa akan mendata ulang tiap-tiap kelompok di masing-masing desa seusai Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, penginputan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) akan dilakukan di tingkat kecamatan, penjualan pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak boleh dipaketkan dengan pupuk non subsidi, memberi sanksi pengecer yang melanggar dengan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan jika masih melanggar, maka akan dilakukan pemutusan hubungan usaha oleh distributor dan Nomor Induk Berusaha (NIB, dan pendistribusian pupuk bersubsidi Januari-Maret akan dilakukan pada Januari dengan catatan petani tidak boleh meminta jatahnya sampai Maret 2024.
Sebelumnya, aliansi turun aksi demonstrasi depan Kantor Camat Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 15 Januari 2024 pagi.
APPD menuntut pemerintah kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Pertanian dan Perkebunan untuk menjual pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan perintah undang-undang.
Selain itu, mendesak untuk membentuk tim pengawas khusus di dalam penyaluran pupuk guna memastikan penjualan sesuai HET atau tidak pada tingkat lapangan, mendesak untuk memperbaiki sistem pendataan nama-nama petani berdasarkan data yang diajukan masing-masing kelompok yang bersangkutan.
Termasuk mendesak untuk mengklarifikasi secara terbuka serta tanggungjawab atas hilangnya nama-nama petani dalam E-RDKK, adili dan berikan sanksi tegas terhadap para pengecer yang menjual pupuk di atas HET.
“Seluruh tuntutan kami dalam aksi ini harus dipenuhi dan jika tidak, maka kami akan turun dengan massa berjumlah besar hingga kamtibmas benar-benar tak terjaga,” tegas Korlap Danu Ariansyah dalam orasinya.
Reporter: Muhtar Habe
Editor: Khoirul Anam