Muhajir, Ketum Satgas Partai UKM Ajak Dukung Program Polri Presisi
Jakarta, MZK News– Ketua Umum Satuan Tugas DPP Partai UKM, Muhajir mendukung peningkatan profesionalitas Polri Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) yang digagas Kapolri terpilih Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Sabtu (30/01).
Menurutnya, konsep tersebut tepat, mengingat gagasan itu sudah dari masukan banyak pihak dan hasil evaluasi internal Polri.
“Polri Presisi adalah konsep yang digali dari hasil evaluasi secara menyeluruh Komjen Sigit patut diapresiasi. Sebab, tanpa tedeng aling-aling mengakui banyak hal yang harus diperbaiki di Polri saat fit and proper test di Komisi III DPR,” ungkap Muhajir
Muhajir memuji langkah Listyo yang secara ksatria mengakui banyaknya kritik terhadap institusinya. Antara lain pelayanan yang masih berbelit, masih adanya sikap dan perilaku oknum yang arogan serta kasar, dan masih adanya pungutan liar (Pungli) di sektor pelayanan.
Dengan Polri Presisi, ia harap Listyo dapat mengubah “wajah” Polri menjadi lebih baik lagi di hadapan masyarakat.
“Mengakui kekurangan dan menyampaikan apa adanya segala kelemahan Polri, menunjukkan Jenderal Sigit bukan tipikal Asal Bapak Senang (ABS). Nah, Polri Presisi ini bekerja berbasis masalah,” terang Muhajir.
Peta jalan transformasi Polri Presisi itu diturunkan dalam empat bagian utama, yaitu Transformasi Organisasi; Transformasi Operasional; Transformasi Pelayanan Publik; dan Transformasi Pengawasan.
“Harapan kami lainnya, Jenderal Sigit bisa menjadikan Polri semakin dekat dengan rakyat. Kami optimis beliau bisa merubah wajah Polri yang semakin humanis dan bekerja profesional,”jelasnya.
Sementara itu Sekjend Gerakan Advokat dan Aktivis Suta Widhya SH berharap makna kesanggupan Jenderal Polisi Listyo dalam mengktitisi “hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas” harus benar – benar dibuktikan selama mengemban tugasnya ke depan. Jangan hanya lips service.
“Selama ini terkesan UU ITE dipakai untuk membungkam para pengritisi kebijakan pemerintah. Padahal kejahatan dalam transaksi Elektronik yang yang merugikan masyarakat jauh lebih banyak untuk diurus.” Ungkap Suta.
Reporter: Zainal Abidin
Editor: Elsima Nainggolan