Tok! Komisi XI DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Anggaran 2027 Sebesar Rp49,8 Triliun
Jakarta, MZK News – Langkah strategis pemerintah dalam mengunci kepastian pendanaan pembangunan nasional jangka panjang kini resmi mengantongi lampu hijau dari lembaga legislatif. Persetujuan ini menjadi draf modal penting bagi penguatan tata kelola fiskal di masa transisi ekonomi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI. Hal ini menyusul disetujuinya usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun.
Dukungan penuh dari parlemen tersebut dipastikan akan memperkuat kapasitas Kemenkeu dalam menjalankan peran ganda. Instansi bendahara negara ini bertindak sebagai otoritas pengelola fiskal sekaligus motor penggerak transformasi ekonomi nasional.
Persetujuan krusial ini disahkan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026). Agenda utama rapat tersebut berfokus pada Pengambilan Keputusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenkeu.
“Alokasi anggaran tersebut diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan Kementerian Keuangan mampu menjalankan mandatnya secara optimal dalam menjaga stabilitas fikal, memperkuat kualitas layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Menkeu menilai jalannya rangkaian Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra legislatif tersebut berlangsung sangat konstruktif dan produktif. Dinamika forum yang sehat terbukti mampu melahirkan draf solusi konkret atas berbagai tantangan ekonomi ke depan.
Seluruh catatan penting, pertanyaan kritis, serta rekomendasi penajaman program yang dilayangkan anggota dewan telah dihimpun secara rapi oleh tim kementerian. Kemenkeu berkomitmen menjadikan draf poin tersebut sebagai bahan evaluasi wajib dalam penyempurnaan rencana aksi harian.
Kemitraan yang solid antara Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI ini diharapkan mampu mempercepat realisasi target-target makro pembangunan. Pengawasan anggaran yang ketat akan terus dipertahankan demi menjamin efektivitas pemanfaatan uang rakyat secara akuntabel.
“Kami memandang masukan serta rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas rencana kerja Kemenkeu ke depan,” pungkas Menkeu Purbaya secara tegas.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Kemenkeu RI