Rapat Bersama Komisi XI DPR, Menkeu Purbaya Usulkan Anggaran Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun
Jakarta, MZK News – Pemerintah terus mematangkan perencanaan keuangan negara untuk jangka panjang demi menjaga stabilitas fiskal nasional. Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh program kerja prioritas dapat berjalan optimal di tengah dinamika ekonomi global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merealisasikan langkah tersebut dengan mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Anggaran ini dirancang untuk memperkuat layanan publik serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif.
Usulan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026). Agenda ini membahas Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenkeu.
Menkeu menjelaskan bahwa usulan pagu fiskal 2027 ini nilainya sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi. Pembatasan ini mengacu pada kebijakan nasional untuk melakukan penghematan dan penajaman belanja di setiap kementerian atau lembaga.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat,” ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Ruang Rapat Komisi XI DPR.
Jika dirinci berdasarkan fungsinya, alokasi terbesar diusulkan untuk fungsi pelayanan umum yang mencapai Rp45,519 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan diusulkan sebesar Rp3,996 triliun dan fungsi ekonomi mendapatkan porsi sebesar Rp284,71 miIiar.
Di hadapan para anggota dewan, sang Bendahara Negara juga memaparkan kinerja positif fundamental ekonomi domestik sepanjang tahun 2026 yang dinilai tetap solid. Pada triwulan I-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertengger di level 5,61 persen dengan angka inflasi terkendali.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan negara tercatat sudah menyentuh Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, belanja negara telah menyerap Rp1.365,4 triliun karena adanya akselerasi berbagai program prioritas nasional.
Dari sisi manajemen internal, Kemenkeu sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 15 kali berturut-turut. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenko juga merangkak naik ke angka 4,7 dari skala 5 pada evaluasi berkala terbaru.
“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027,” pungkas Menkeu Purbaya sekaligus menutup pemaparannya.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Kemenkeu RI