Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Bersih
Jakarta, MZK News – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh anggaran berjalan sesuai dengan prinsip clean and good governance demi kepentingan masyarakat luas.
Hal tersebut ditegaskan Muhidi usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Muhidi hadir didampingi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. Keduanya menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang negara di wilayah Sumatera Barat.
Muhidi menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan. Pemeriksaan oleh BPK pun menjadi momentum evaluasi agar tata kelola keuangan daerah terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” ujar Muhidi di sela kegiatan tersebut.
Tahun 2025 sendiri menjadi periode yang menantang bagi Sumatera Barat karena merupakan masa transisi kepemimpinan gubernur periode 2025–2030. Selain itu, daerah ini juga harus menghadapi dampak besar dari bencana hidrometeorologi yang melanda belasan kabupaten/kota.
DPRD mencatat adanya tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat capaian positif pada indikator makro, seperti penurunan angka kemiskinan menjadi 5,31 persen pada tahun 2025.
Meskipun angka pengangguran menurun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sempat melambat menjadi 3,37 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana alam yang terjadi sepanjang tahun lalu.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam kesempatan yang sama turut menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bersikap kooperatif. Ia berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh prosedur audit yang dilakukan oleh tim BPK RI.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih,” tegas Mahyeldi.
Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif ini, diharapkan pemeriksaan LKPD menghasilkan laporan yang berkualitas. Transparansi anggaran menjadi kunci utama dalam menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh warga Sumatera Barat.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina
