Reses DPRD Sumbar: Albert Hendra Lukman Kawal Program Bedah Rumah di Kota Padang
Padang, MZK News – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Albert Hendra Lukman, menggelar agenda Reses Perseorangan Masa Sidang Kedua Tahun 2025/2026 pada Minggu (8/2/2026). Bertempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Ulak Karang, Kota Padang, pertemuan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga serta menjelaskan arah kebijakan anggaran provinsi.
Albert menekankan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi besar-besaran guna memprioritaskan sektor yang paling mendesak bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparannya, Albert menjelaskan bahwa meski terjadi pemangkasan anggaran secara nasional, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan perlakuan khusus bersama Sumatera Utara dan Aceh. Anggaran di wilayah ini tidak dipotong, melainkan dialihkan untuk fokus pada penanggulangan bencana alam yang sedang melanda. Skema pengalihan ini diambil mengingat tingginya dampak kerusakan infrastruktur dan pemukiman warga akibat terjangan banjir bandang beberapa waktu lalu.
Fokus penanganan bencana menjadi prioritas utama legislatif dan eksekutif demi mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Albert meminta warga yang terdampak langsung segera melaporkan kebutuhan mendesak mereka agar dapat diakomodasi oleh pemerintah provinsi secara tepat sasaran.
“Saat ini Sumatera Barat dalam kondisi berduka karena banyak rumah dan warga menjadi korban banjir bandang, anggaran lebih diprioritaskan untuk penanganan banjir,” ungkap Albert.
Akibat pergeseran anggaran tersebut, program pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk bantuan bedah rumah sempat mengalami kendala administrasi dan teknis. Namun, Albert memastikan koordinasi terus berlanjut hingga ke tingkat pusat melalui Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar sekaligus anggota DPR RI, Alex Indra Lukman. Kolaborasi lintas tingkat ini dilakukan untuk memastikan usulan bantuan perbaikan rumah bagi warga kurang mampu di Kota Padang tetap dapat berjalan tahun ini.
“Melalui anggota DPR RI, H. Alex Indra Lukman, kami meminta agar validasi data untuk program bedah rumah segera diselesaikan agar bantuan bisa cair,” lanjut Albert menjelaskan mekanisme advokasi tersebut.
Ia menambahkan bahwa proses verifikasi saat ini jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketegasan ini dilakukan agar bantuan dana yang dikucurkan benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi syarat legalitas dan kelayakan bangunan.
Albert juga mengklarifikasi bahwa dari 1.000 data pemohon awal pada tahun 2024, banyak yang gugur karena seleksi administratif dan kendala komunikasi. Syarat mutlak program ini adalah lokasi rumah tidak boleh berdiri di atas Fasilitas Umum (Pasum) maupun Fasilitas Sosial (Pasos).
Selain itu, bantuan senilai Rp20 juta per unit tersebut dialokasikan hanya untuk perbaikan, bukan membangun rumah dari titik nol.
Menutup pertemuan, Albert mengimbau warga yang mengusulkan pembangunan jembatan untuk bersabar karena pemerintah sedang memprioritaskan normalisasi alur sungai. Ia menegaskan bahwa efisiensi dana sebesar Rp20 juta untuk 500 penerima terpilih memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan.
“Dana hanya 20 juta rupiah sehingga tidak bisa untuk bangun rumah dari awal, alokasi diterima untuk 500 orang sehingga banyak seleksi dilakukan,” pungkasnya.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina