Moko: Pemerintah Perlu Kehati-hatian dalam Menangani Polemik Pondok Pesantren Al Zaytun
Jakarta, MZK News – Pemerintah Perlu Kehati-hatian dalam Menangani Polemik Pondok Pesantren Al Zaytun. Hal itu dikatakan Kordinator Forum Sahabat Santri Indonesia, Endharmoko, S.Sos yang biasa dipanggil Moko, saat ditemui di Danau Cipeucang, Bekasi Timur, pada Rabu (28/06/2023) sore.
Hal ini merupakan sebagai bentuk menyikapi maraknya pemberitaan Pondok Pesantren Al Zaytun yang merupakan Lembaga Pendidikan Islam terbesar di Jawa Barat dari berbagai tuduhan Gerakan NII KW 9, penyimpangan ajaran sampai kepada penistaan agama.
“Maraknya pemberitaan tentang Ponpes Al Zaytun dalam beberapa minggu belakangan ini telah menimbulkan polemikus yang secepatnya harus diselesaikan,” ujarnya kepada mzknews.co.
Dirinya mengamati kontrasnya pemberitaan tersebut sedemikian masifnya dengan fakta yang terpantau mengalami peningkatan jumlah calon santri yang mendaftarkan dirinya atau keluarganya mendaftarkan anaknya pada Ponpes Al Zaytun Pimpinan Panji Gumilang.
“Justru oleh sekelompok masyarakat yang menamakan diri Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP) melaporkan Panji Gumilang dengan sangkaan penodaan agama Islam kepada Bareskrim Polri yang kemudian oleh Komjen Agus Andrianto akan ditindaklanjuti dan dibentuk Tim guna membantuk penyidik Bareskrim,” timpal Moko yang juga Pengurus Pusat Departemen OKK Pewarna Indonesia.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, oleh Menkopolhukam, Mahfud MD. berdasarkan hasil temuan tim investigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkapkan adanya unsur pidana dalam polemik Ponpes Al Zaytun. Sehingga didorong untuk secepatnya disampaikan ke publik pasal-pasal yang akan dikenakan dalam kasus tersebut.
“Pemerintah perlu kehati-hatian dalam mengurai polemik ini, agar tidak bisa secara sepihak memutuskan dan menetapkan sangkaan tersebut,” tuturnya tegas.
Menurutnya, semua pihak yang memelihara polemik ini termasuk polemikus dengan segala kepentingannya dapat mengungkap siapa mereka, motivasi dan tujuan dalam mencitrakan buruk Lembaga Pendidikan Islam terbesar di Jawa Barat ini.
“Harapan saya, semua pihak tidak mudah terprovokasi dengan polemik yang disengaja dipelihara polemik ini oleh polemikus yang tidak bertanggungjawab,” pungkasnya mengakhiri perjumpaan dengan Moko yang juga seorang inisiator Lembaga Kajian Pelayanan Publik kepada mzknews.co.
Reporter: Denny Zakhirsyah
Editor: Khoirul Anam