Dukung Efisiensi Energi, Pemprov Riau Segera Berlakukan WFH Bagi ASN Mulai April
Pekanbaru, MZK News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah bersiap memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tekanan global yang berdampak pada kenaikan harga energi dunia, Senin (30/3/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendukung efisiensi penggunaan listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Saat ini, Pemprov Riau masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.
Kenaikan harga minyak dunia yang kini menembus angka di atas 100 dollar per barel menjadi alasan utama pengetatan ikat pinggang ini. Program efisiensi ini rencananya akan mulai diimplementasikan secara efektif pada bulan April mendatang.
“Tekanan global saat ini berdampak pada harga minyak. Jadi kita harus waspada dan melakukan antisipasi, mengencangkan ikat pinggang,” tegas SF Hariyanto saat memberikan keterangan kepada media.
Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah larangan penggunaan kendaraan dinas selama masa WFH berlangsung. Seluruh unit kendaraan milik Pemprov Riau wajib diparkirkan atau di-standby-kan di rumah penanggung jawab masing-masing.
Meskipun masih menunggu surat edaran resmi, kemungkinan besar WFH akan diberlakukan setiap hari Jumat. Hal ini berarti pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kendaraan dinas tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya.
“Untuk Jumat, Sabtu, dan Minggu, kendaraan dinas tidak boleh dipergunakan. Harus di-standby-kan di rumah,” ujar Plt Gubernur Riau menambahkan detail instruksinya.
Selain BBM, penghematan listrik juga menjadi prioritas dengan mematikan lampu dan pendingin ruangan (AC) di setiap kantor OPD pada akhir pekan. Pada hari kerja Senin hingga Kamis, penggunaan AC juga diminta untuk dibatasi pada pagi hari.
Hariyanto menekankan bahwa meskipun bekerja dari rumah, kinerja pegawai tidak boleh menurun. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan maksimal dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan pertemuan daring.
“Tetap kerja, jadi nanti hari Jumat itu kerjanya melalui Zoom saja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan,” tuturnya memastikan produktivitas ASN tetap terjaga.
Agar program ini terukur, setiap Kepala OPD diminta melakukan evaluasi berkala terhadap besaran pengeluaran listrik dan energi. Data perbandingan sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan akan menjadi acuan efektivitas program efisiensi ini.
Melalui skema ini, Pemprov Riau berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam penghematan anggaran daerah di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Kedisiplinan seluruh ASN dalam menjalankan aturan ini menjadi kunci keberhasilan antisipasi krisis energi.
Reporter: Rosbinner Hutagaol
Editor: Martha Syaflina
