Bupati Asmar Hadiri Penyerahan Laporan BPKP Riau: Fokus Perbaikan IPM dan Kesehatan Meranti
Pekanbaru, MZK News – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 di Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026). Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi penting bagi perencanaan dan penganggaran daerah di Provinsi Riau untuk tahun 2026.
Kegiatan yang dipimpin Plt Gubernur Riau, H. SF. Hariyanto, ini mengungkap data krusial dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kepala BPKP Riau, Evenri Sihombing, memaparkan hasil pengawasan yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp437 miliar di wilayah Riau.
Laporan tersebut juga menyoroti tantangan besar bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Evenri menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Meranti masih memerlukan perhatian ekstra karena rata-rata lama sekolah yang masih di bawah standar.
“Rata-rata lama sekolah di beberapa daerah seperti Inhil dan Meranti bahkan belum setara SMP. Ini tantangan nyata dalam peningkatan kualitas SDM,” jelas Evenri Sihombing dalam pemaparannya.
Sektor kesehatan juga menjadi poin kritis bagi Meranti. Data BPKP menunjukkan hanya dua dari sepuluh puskesmas di Kepulauan Meranti yang memiliki tenaga kesehatan lengkap sesuai standar nasional. Ketimpangan ini dinilai menghambat akses layanan kesehatan berkualitas bagi warga kepulauan.
Selain infrastruktur dasar, BPKP menyoroti kondisi 70 persen BUMD di Riau yang terancam bangkrut dan membebani APBD. “BUMD seharusnya memberikan kontribusi pendapatan, bukan justru menjadi beban anggaran daerah,” tegas Evenri di hadapan para kepala daerah.
Plt Gubernur Riau, H. SF. Hariyanto, menambahkan bahwa penurunan APBD Provinsi Riau yang kini berada di angka Rp8,2 triliun harus disikapi dengan efisiensi ketat. Ia juga menyinggung ketimpangan kebijakan pajak yang merugikan daerah terbatas seperti Meranti.
“Ada daerah yang tidak menikmati dampak opsen pajak seperti Kepulauan Meranti. Kondisi yang sudah terbatas menjadi semakin berat bagi mereka,” ungkap Hariyanto memberikan perhatian khusus.
Menanggapi laporan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Perbaikan tata kelola BUMD serta peningkatan pengawasan sumber daya alam menjadi agenda prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah yang sedang merosot.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Pemkab Kepulauan Meranti dengan Pemerintah Provinsi Riau. Dengan perencanaan yang lebih terukur, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir diharapkan dapat segera terwujud.
Reporter: Rosbinner Hutagaol
Editor: Martha Syaflina
