AMRJ Soroti Dugaan Kejanggalan Anggaran DLH Rokan Hilir, Minta KPK Turun Tangan
Jakarta, MZK News – Aliansi Mahasiswa Riau Jakarta (AMRJ) menyoroti dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Ketua Umum AMRJ, Rahmat Pratama, menyebut adanya kejanggalan serius terkait data tenaga kebersihan dan dana lembur pekerja.
Isu ini mencuat setelah AMRJ menerima laporan dari masyarakat dan pekerja lapangan yang mengeluhkan carut-marutnya manajemen di dinas tersebut. Rahmat menilai aparat penegak hukum, termasuk KPK, perlu melakukan penelusuran transparan guna memastikan integritas penggunaan uang rakyat.
“Kami melihat ada sejumlah kejanggalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Jika memang tidak ada masalah, hal ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan transparan,” ujar Rahmat Pratama di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Salah satu poin krusial yang disorot adalah ketidaksesuaian jumlah tenaga kebersihan. Berdasarkan data administrasi, DLH Rohil tercatat memiliki sekitar 4.600 pekerja kebersihan, namun kondisi di lapangan justru berbanding terbalik.
Di beberapa wilayah, seperti kawasan Pasar Lama Bagan Batu, penumpukan sampah masih menjadi persoalan serius. Kondisi ini memicu tanda tanya besar mengenai akurasi data ribuan personel yang diklaim oleh pihak dinas.
“Jika jumlah tenaga kebersihan benar mencapai ribuan orang, seharusnya kondisi lapangan jauh lebih baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai kesesuaian data,” jelas Rahmat lebih lanjut.
Selain masalah data personel, AMRJ juga mencium adanya indikasi penyimpangan dana lembur. Sejumlah pekerja mengaku tidak pernah menerima uang lembur selama beberapa tahun terakhir, meski anggarannya diduga terus mengalir setiap tahun.
Rahmat menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ia meminta kejelasan mengenai mekanisme penyaluran dana tersebut agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
“Anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dikelola dan digunakan,” tegasnya dengan nada bicara serius.
Atas temuan awal ini, AMRJ mendesak penegak hukum melakukan pemeriksaan objektif demi memberikan kepastian hukum. Jika ditemukan pelanggaran, AMRJ menuntut agar proses hukum dijalankan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai elemen mahasiswa, AMRJ berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. Pengawasan ini dianggap sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan pemerintahan di daerah berjalan bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Rosbinner Hutagaol
Editor: Martha Syaflina
