Kemendagri: Pemda Jadi Simpul Utama Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2026
Jakarta, MZK News – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) merupakan simpul utama dalam program pengentasan kemiskinan tahun 2026. Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemda memiliki posisi sentral dalam memastikan efektivitas program lintas sektor.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi penguatan peran pengentasan kemiskinan bersama Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Sinergi ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi penghapusan kemiskinan ekstrem.
Restuardy mengapresiasi kolaborasi yang terbangun antara kementerian dan lembaga untuk mengawal kebijakan ini di tingkat lokal. Menurutnya, pengentasan kemiskinan adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus terintegrasi penuh dalam perencanaan anggaran daerah.
“Ini menjadi komitmen bersama yang harus kita laksanakan secara konkret di daerah,” ujar Restuardy Daud dalam forum yang dihadiri kepala daerah tersebut.
Memasuki triwulan pertama 2026, pemerintah pusat menargetkan penurunan angka kemiskinan yang cukup ambisius dalam RPJMN 2025–2029. Angka kemiskinan ditargetkan turun ke level 4–5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem dipatok mencapai 0 persen.
Restuardy mengingatkan bahwa pencapaian target ini memerlukan upaya luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan data Susenas BPS September 2025, masih terdapat sekitar 23,36 juta penduduk yang memerlukan intervensi intensif dari pemerintah.
“Ini memerlukan upaya luar biasa dan ekstraordinari dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah,” tegas Restuardy mengenai tantangan tersebut.
Kemendagri saat ini tengah memfasilitasi Rakortek Renbang guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Melalui proses ini, diharapkan program penanggulangan kemiskinan terakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan dan anggaran melalui sistem tagging APBD.
Selain soal realisasi, kualitas belanja daerah juga menjadi sorotan utama guna memastikan efisiensi program. Pemda diminta untuk tetap memenuhi batas minimal anggaran pelayanan dasar agar dampak penurunan kemiskinan dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Kualitas belanja harus terus kita tingkatkan agar intervensi benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan,” pungkasnya menutup paparan strategis tersebut.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: InfoPublik
