Taat Hukum! First Resources Ltd Bayar Denda Rp92,2 Miliar ke Satgas Penertiban Hutan
Jakarta, MZK News – Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran, Larshen Yunus, menyampaikan apresiasi tinggi kepada salah satu raksasa industri kelapa sawit, PT First Resources Ltd. Penghargaan ini diberikan atas kepatuhan perusahaan milik keluarga Martias Fangiono tersebut terhadap regulasi kehutanan di Indonesia.
Berdasarkan pengumuman resmi manajemen, PT First Resources telah melunasi denda sebesar US$5,6 juta atau setara dengan Rp92,2 miliar. Pembayaran fantastis ini disetorkan kepada Tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebagai bentuk tanggung jawab hukum.
Langkah berani ini dinilai sebagai bukti nyata itikad baik perusahaan dalam menjalankan roda bisnis yang transparan. First Resources Group, yang juga dikenal sebagai Surya Dumai Industri, membuktikan diri sebagai entitas yang tertib secara administrasi sesuai hasil identifikasi Satgas.
Larshen Yunus menegaskan bahwa ketaatan perusahaan ini memberikan dampak positif bagi perencanaan tata ruang di sektor kehutanan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menata ulang ekosistem industri sawit agar lebih berkelanjutan dan sesuai aturan.
“First Resources Ltd terbukti tertib administrasi. Perusahaan ini juga memberikan atensinya bagi perubahan peraturan dalam perencanaan tata ruang di sektor kehutanan,” ujar Larshen Yunus dengan nada optimis pada Rabu (4/3/2026).
Di sisi lain, performa finansial First Resources Group dikabarkan sedang berada di puncak kejayaan. Pendapatan perusahaan dilaporkan melonjak hampir 70 persen dalam beberapa pekan terakhir hingga mencapai kisaran US$353,9 juta.
Kondisi perusahaan yang sehat secara lahir dan batin ini disambut baik oleh para relawan pendukung pemerintah. Larshen menganggap kesuksesan pelaku usaha yang taat aturan merupakan modal penting bagi kemajuan ekonomi nasional ke depan.
“Selamat buat Pak Martias dan keluarga yang terbukti memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Perusahaan ini mendukung program pemerintah yang tertuang dalam bingkai ASTA CITA,” tambah Larshen Yunus yang juga menjabat Ketua DPD KNPI Riau.
Apresiasi ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan-perusahaan besar lainnya untuk segera menyelesaikan kewajiban administratif mereka. Sinergi antara dunia usaha dan regulasi pemerintah menjadi kunci utama dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi di sektor sumber daya alam.
Dukungan terhadap para pengusaha lokal yang berprestasi dan patuh aturan terus disuarakan oleh DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran. Hal ini dilakukan guna memastikan iklim investasi di Indonesia tetap sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.
Reporter: Rosbinner Hutagaol
Editor: Martha Syaflina
