Digitalisasi Bansos Efektif Tekan Kesalahan Data, Mensos Targetkan Akurasi Maksimal
Pasuruan, MZK News – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial (bansos) menjadi kunci utama dalam meminimalisir kesalahan distribusi.
Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah optimis akurasi data penerima manfaat akan meningkat drastis dibandingkan metode konvensional. Transformasi digital ini diharapkan mampu menjawab tantangan ketepatan sasaran bantuan di seluruh pelosok Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2026).
Ia merujuk pada keberhasilan uji coba sistem baru yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi sebagai tolok ukur nasional. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
“Dari hasil uji coba, kesalahan data penerima bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) berkurang secara signifikan, meski masih tinggi,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya.
Ia menekankan bahwa penurunan angka kesalahan ini merupakan bukti nyata bahwa teknologi digital mampu menyaring data masyarakat secara lebih transparan dan akuntabel.
Sebelum digitalisasi DTSEN diterapkan, tingkat kesalahan data warga yang tidak terdaftar (exclusion error) untuk PKH mencapai 77,7 persen dan BPNT sebesar 70 persen. Namun, setelah kolaborasi dengan Komite Percepatan Transformasi Digital, angka tersebut turun tajam menjadi 28,2 persen untuk PKH dan 17,6 persen untuk BPNT. Pencapaian ini menjadi fondasi kuat bagi Kementerian Sosial untuk terus menyempurnakan sistem integrasi data sosial di masa depan.
Kemensos juga mencatat adanya pengurangan pada kesalahan data penerima yang tidak layak (inclusion error), meski diakui bahwa dinamika kependudukan menjadi tantangan tersendiri. Gus Ipul menyadari faktor seperti kelahiran, kematian, dan perubahan status ekonomi membuat data bersifat dinamis.
“Harapannya agar kesalahan data dapat ditekan sampai di bawah sepuluh persen atau bahkan lima persen,” tambahnya optimis mengenai target efektivitas program bantuan.
Untuk mencapai target tersebut, pembaruan DTSEN akan dilakukan setiap hari dengan dukungan laporan rutin dari Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan. Langkah sinkronisasi data dari tingkat daerah hingga nasional ini dirancang agar bantuan sosial bersifat lebih responsif terhadap kondisi terkini warga.
Mensos memastikan uji coba serupa akan diperluas ke 40 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang tahun 2026.
Pada pertengahan tahun ini, pemerintah menargetkan seluruh hasil evaluasi dapat terangkum sebagai rujukan nasional untuk penerapan digitalisasi bansos yang lebih luas. Program ini bertujuan memastikan masyarakat yang berada di desil bawah tetap mendapatkan perlindungan sosial yang layak.
“Semua demi memastikan masyarakat yang memang layak mendapatkan bansos dapat terjangkau dan merasakan manfaatnya,” pungkas Mensos menutup agenda sosialisasi tersebut.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: InfoPublik