Fenomena Sawitisme di Indonesia (Dalam Bayang-Bayang Bencana Ekologis Sumatra)

Penulis: Dedi Rosmiandi (Mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas paling berpengaruh dalam perjalanan ekonomi Indonesia modern. Sejak diperkenalkan pada masa kolonial Belanda pada awal abad ke-20 terutama di Sumatra Timur.

Sawit awalnya dikembangkan sebagai tanaman perkebunan ekspor untuk memenuhi kebutuhan industri Eropa. Pasca-kemerdekaan, dan terutama sejak akhir abad ke-20, sawit mengalami ekspansi masif dan tumbuh menjadi tulang punggung ekspor non-migas Indonesia.

Jutaan tenaga kerja terserap, devisa negara meningkat, dan Indonesia pun menempati posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dalam konteks inilah sawit kemudian diposisikan bukan sekadar sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai simbol keberhasilan pembangunan nasional.

Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, berkembang sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai sawitisme, yakni cara pandang, sikap, dan kebijakan pembangunan yang menempatkan sawit sebagai pusat orientasi ekonomi, sering kali tanpa pertimbangan kritis terhadap dampak sosial, ekologis, dan kultural yang menyertainya. Sawitisme bukan sekadar praktik budidaya tanaman, melainkan telah menjelma menjadi ideologi pembangunan yang menormalisasi perluasan perkebunan sebagai solusi utama berbagai persoalan struktural.

Dalam kerangka sawitisme, ekspansi sawit dipersepsikan sebagai jawaban atas kemiskinan pedesaan, pengangguran, dan keterbelakangan wilayah. Negara bersama korporasi besar mempromosikan sawit sebagai komoditas unggulan yang diyakini mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal. Akibatnya, sektor-sektor ekonomi lain seperti pertanian pangan, kehutanan rakyat, dan ekonomi berbasis kearifan lokal kerap tersisih dan dianggap kurang produktif atau tidak modern.

Fenomena ini semakin menguat ketika sawit tidak lagi diperlakukan sebagai salah satu sektor ekonomi, melainkan sebagai kepentingan strategis yang nyaris kebal terhadap kritik. Kritik terhadap industri sawit sering kali dibingkai sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional, bahkan dicurigai sebagai agenda asing.

Dalam konteks ini muncul istilah sawitphobia untuk menyederhanakan sikap kritis negara atau lembaga internasional terhadap sawit Indonesia. Padahal, pelabelan semacam ini justru berpotensi menutup ruang refleksi internal dan evaluasi kebijakan yang objektif dan berbasis fakta.

Dampak paling nyata dari sawitisme terlihat pada krisis ekologis yang semakin sering melanda Sumatra dalam beberapa waktu terakhir. Bencana banjir besar, longsor, dan degradasi daerah aliran sungai di berbagai wilayah Sumatra tidak dapat dilepaskan dari perubahan tutupan lahan yang masif.

Perluasan perkebunan sawit telah mengonversi hutan alam, lahan gambut, dan kawasan resapan air menjadi bentang alam monokultur yang rapuh secara ekologis. Hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan pelindung alami dari bencana direduksi menjadi lahan produksi yang miskin keanekaragaman hayati.

Dalam jangka panjang, kerusakan ekologis akibat sawitisme tidak hanya meningkatkan risiko bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan stabilitas iklim lokal. Ironisnya, kerugian ekologis ini sering kali tidak masuk dalam kalkulasi ekonomi resmi, karena logika sawitisme cenderung berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan angka produksi.

Selain persoalan lingkungan, sawitisme juga membawa konsekuensi sosial yang kompleks. Konflik agraria antara perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal terus berulang di berbagai wilayah Sumatra. Banyak masyarakat adat dan petani kecil kehilangan akses atas tanah ulayat dan ruang hidupnya.

Sementara itu, lapangan kerja yang diciptakan industri sawit kerap bersifat rentan, dengan upah rendah dan perlindungan tenaga kerja yang minim. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sawit tidak selalu menghadirkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan sebagaimana sering diklaim dalam wacana pembangunan.

Sawitisme juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang berisiko tinggi. Daerah-daerah yang menggantungkan perekonomiannya hampir sepenuhnya pada sawit menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga sawit anjlok, kesejahteraan masyarakat ikut tergerus.

Pola ini mengingatkan pada ekonomi kolonial, di mana wilayah-wilayah di Sumatra diposisikan sebagai pemasok bahan mentah tanpa diversifikasi ekonomi yang memadai. Dalam konteks ini, sawitisme dapat dipahami sebagai kelanjutan dari pola ekonomi ekstraktif yang diwarisi dari masa lalu, meski dalam kemasan pembangunan modern.

Penting untuk ditegaskan bahwa kritik terhadap sawitisme bukan berarti menolak sawit secara total. Sawit tetap memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, yang perlu dikritisi adalah cara pandang yang menempatkan sawit sebagai solusi tunggal dan mutlak bagi pembangunan.

Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih seimbang, dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Pembongkaran sawitisme menuntut keberanian politik dan perubahan paradigma pembangunan. Negara perlu memperbaiki tata kelola perkebunan, memperketat penegakan hukum lingkungan, serta mendorong diversifikasi ekonomi di tingkat lokal, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Sumatra.

Pengembangan sawit berkelanjutan tidak cukup berhenti pada sertifikasi formal, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata yang melibatkan masyarakat secara adil dan transparan. Pendidikan kritis juga penting agar sawit tidak lagi dipahami semata-mata sebagai simbol kemajuan, melainkan sebagai sektor ekonomi yang memiliki batas ekologis dan sosial.

Pada akhirnya, fenomena sawitisme di Indonesia terutama di Sumatra menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berpotensi menciptakan krisis baru jika mengabaikan daya dukung lingkungan.

Sawit boleh tetap menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada manusia dan alam. Tanpa perubahan cara pandang tersebut, sawitisme berisiko menjadi beban sejarah bagi generasi mendatang, bukan warisan kemakmuran sebagaimana yang selama ini dijanjikan.