Fraksi Karya Indonesia Raya Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap R-APBD 2026

Muara Teweh, MZK News – F-KIR mengatakan sesuai dengan amanat undang-undang, tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah wajib menyampaikan RPD tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan, dokumen untuk disetujui bersama.

Memperhatikan pidato Bupati, maka F-KIR menyampaikan catatan dan masukan sebagai berikut: – belanja publik pada APBD 2026 porsi RP.1.714.986.801.551, atau 52% atau lebih dari setengah Belanja Daerah, anggaran tersebut diarahkan pada pembangunan jalan, jembatan, air bersih, kesehatan, pendidikan hingga Desa.

“Kami berharap agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kegiata yang dianggarkan,” ucap Sri Neni, saat rapat paripurna, Jumat (28/11/2025).

Demikian juga fasilitas pendidikan, kesehatan ditingkatkan. Pustu yang jarang buka harus diaktifkan. Kami minta dokter umum muda agar disekolahkan ke spesialis dengan perjanjian kerja yang jelas.

Kemudian PUPR segera memperbaiki jalan, jembatan ditingkat kecamatan, desa dan dusun.
Pertanian ditingkatkan, pupuk, bibit disediakan.

Dinas prawisata dituntut meningkatkan PAD, karena selama ini sudah banyak dana dikeluarkan untuk prawisata. Dinas Pekimtan agar benar- benar menguncurkan bedah rumah dengan tepat jangan pilih kasih.

Demikian juga managemen RSUD segera dievaluasi demi meningkatkan pelayanan.

Terkait mengenai SILVA yang belum dicantumkan dalam komponen dalam R-APBD 2026 karena belum terbit regulasi resmi dari Pusat, batas maksimal depisit APBD, diharapkan pemerintah proaktif komunikasi ke Pusat supaya segera selesai.

Fraksi KIR dapat menerima R- APBD 2026 untuk disahkan pimpinan menjadi Peraturan Daerah dengan catatan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Reporter: Charly

Editor: Khoirul Anam