Panwas dan PPK Ambalawi Bakal Dibawa ke Komisi I DPRD dan Dipolisikan Soal Dana Pemilu
Foto: Ilustrasi anggaran Pemilu 2024 (Sumber foto: https://banpos.co)
Bima, MZK News – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ambalawi, Kabupaten Bima bakal berhadapan dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) karena diduga menyalahgunakan anggaran Pemilu 2024.
Hal tersebut dikatakan oleh sumber terpercaya dan kredibel yang enggan disebut namanya dalam redaksi ini.
Menurut dia, dugaan penyalahgunaan anggaran dilakukan oleh Panwaslu Ambalawi yakni berupa anggaran operasional pengawasan sebesar 25 juta yang dicairkan per bulan tak menentu. Sementara dugaan penyalahgunaan dilakukan oleh PPK-nya adalah pemotongan anggaran operasional dan pembuatan tenda Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing 1 juta per TPS. Total anggan terpotong sebesar 71 juta dari jumlah TPS yang ada di Ambalawi. Pemotongan pun dilakukan Ketua PPK dengan alasannya untuk pengadaan laptop dan printer serta kebutuhan lain.
“Kami menilai akibat penyalahgunaan anggaran tersebut sehingga pelaksanaan tugas penyelenggara pun pengawas tidak efisien, efektif, profesional, dan demokratis yang esensinya menjadi preseden buruk bagi demokrasi yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil),” terangnya, Kamis (28/03).
Dia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya digiring ke Komisi I DPRD, tapi juga dibawa ke ranah hukum dan sekarang sedang mengkaji dan menganalisa laporan yang akan dilayangkan.
“Ya, dengan berbagai bukti yang kami kantongi sekarang, persoalan itu akan kami usut hingga tuntas agar para pihak yang terlibat di dalamnya mendapat efek jera,” tandasnya.
Sementara, Ketua PPK Kecamatan Ambalawi yang dikonfirmasi via chat WhatsApp-nya, Kamis (28/3) sekitar pukul 18.48 WITA, membantah atas berita tersebut.
“Itu gak benar, mana ada kami potong anggaran operasional KPPS. Anggarannya langsung masuk ke rekening PPS bukan PPK,” tandasnya.
Kemudian, Bendahara Panwaslu Kecamatan Ambalawi yang dikonfirmasi via chat WhatsApp, Rabu (28/3) sekitar pukul 19.09 WITA, mengatakan dirinya tidak tahu soal anggaran tersebut.
“Banyak maaf, Pak, kalau masalah keuangan saya tidak tahu dan bukan wewenang saya, kalau di panwas kecamatan, yang memegang uang itu langsung kepala sekretariat,” tulisnya.
Reporter: Muhtar Habe
Editor: Khoirul Anam