Wakili Plt. Bupati, Kadis Kominfo Muara Enim Hadiri SPBE Summit 2023
Foto: Kadis Kominfo Kab. Muara Enim Ardian Arifanardi saat di acara SPBE Summit 2023 yang digelar oleh Kementerian PANRB (Foto: IST)
Jakarta, MZK News – Plt. Bupati Muara Enim yang diwakili Kadis Kominfo, Ardian Arifarnadi menghadiri acara SPBE 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta, Senin (20/03/2023) dan diikuti oleh seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pada kesempatan itu, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo, bahwa SPBE harus berdampak output dan outcomenya harus diukur oleh pemerintah Presiden Jokowi. Dia juga menegaskan bahwa birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi harus lincah dan cepat.
“Untuk itu, Menpan-RB menyiapkan SPBE yang merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan meningkatkan keterpaduan dan efesiensi penyelengara SPBE,” ujarnya.
Dia menjelaskan, urgensi dari SPBE ialah untuk memudahkan warga mengakses layanan publik. Dirinya menyebut saat ini terdapat lebih dari 27.000 aplikasi. Sehingga warga harus banyak membuat akun dan mengisi banyak data untuk mengakses layanan publik.
“SPBE juga untuk meningkatkan indeks Penegakan Hukum, sebab SPBE yang baik akan mampu mengerek berbagai indikator penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif. Dia juga menegaskan, SPBE tidak menambahkan aplikasi baru, “Sesuai arahan presiden jangan sampai satu inovasi maka harus satu aplikasi,” sampainya.
Menpan RB mengatakan, Pepres SPBE telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi sebagai bukti komitmen pemerintah mengakselerasi implementasi integritas proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE untuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Contohnya Denmark, indek SPBE-nya nomor satu, yang lain-lain mengikuti, indek persepsi korupsi, kemudahan berusaha, sampai indeks penegakan hukumnya juga di peringkat atas seluruh dunia,” imbuh Anas.
Menpan RB sendiri telah menetapkan timeline penerapan inisiatif strategis arsitektur SPBNE nasional hingga tahun 2024. Pesan presiden dan wapres harus, lanjutnya, triwulan ke-lV tahun 2023, optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP) digital dapat dijalankan.
Anas menambahkan, setelah sekian tahun pihaknya akhirnya berhasil menembus untuk mengintegrasikan dengan layanan Dukcapil sebagai backbone pelayanan. Hal ini penting, kata Anas, karena ada 10.779 orang komplain karena banyaknya akun disebabkan pelayanan tidak terintegrasi.
“Dengan telah terintegrasinya layanan ini, maka dampak penerapan MPP digital ke depan, masyarakat juga cukup membuat satu akun untuk mengakses e-service pemerintah serta masyarakat dapat mengakses layanan dimana pun dan kapan pun melalui berbagai perangkat elektronik,” tukasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah, melalui Kepala Dinas Kominfo dan Informatika, Ardian Arifanardi didampingi Kabid e-Govermen Setiawan yang menghadiri kegiatan SPBE 2023 yang diselenggarakan Kementerian PANRB, menegaskan, bahwan Pemkab Muara Enim siap mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Muara Enim.
“Kita siap mendukung terselenggaranya MPP Digital dan terintegrasinya layanan pemerintah. Sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” pungkasnya.
Reporter: Alkomar/UjK
Editor: Khoirul Anam