Yang Berpanau Jangan Menjual Kalpanax
Oleh Miko Kamal
Legal Governance Specialist
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar diserang habis, hampir 2 hari 2 malam. Tak berhenti-henti, serupa serangan yang terstruktur dan masif. Serangannya tentang Gubernur dan Wakil Gubernur yang menerima hak pembelian mobil dinas.
Buya Gubernur dan Uda Wakil Gubernur menyikapi dengan arif dan bijaksana serangan itu. Mereka berdua minta maaf. Kedua mobil dinas sudah diserahkan kepada Satgas Covid-19 Sumbar. Digunakan untuk memerangi Covid yang masih menggila. Dengan demikian, selesailah soal mobil dinas. Perkara ada yang belum puas, biar sajalah. Memuaskan semua orang memang tidak mudah. Bahkan mungkin itu pekerjaan mustahil.
Ribut-ribut mobil dinas ada hikmahnya. Sebagian rakyat jelata jadi tahu penggunaan uang mereka. Tinggal rakyat menilai: apakah penggunaan uang itu sudah tepat sasaran atau tidak.
Dari sudut kajian tata kelola (governance) pemerintahan, kita rakyat layak berterima kasih. Berterima kasih kepada orang yang pertama kali meributkannya. Pasalnya, dengan keributan itu, prinsip transparansi menjadi hidup dalam praktik tata kelola pemerintahan kita. Tidak serupa tinta hitam di atas kertas putih saja.
Setahu saya, yang meributkan mobil dinas pertama kali adalah salah seorang anggota DPRD Sumbar. Namanya tak usaha saya sebutkan. Berasal dari partai yang jagoannya kalah di Pilkada lalu. Selidikilah jejak digitalnya, kalau tidak percaya.
Alasannya meributkan itu sangat bagus, bahkan terkesan ideal. Gubernur dan Wakil Gubernur tidak memiliki sense of crisis: di tengah rakyat meregang nyawa melawan Covid, Gubernur dan Wakil Gubernur membeli mobil mewah. Keduanya senilai 2 milyar rupiah.
Hikmah lainnya, ribut-ribut mobil dinas membuka informasi lain: penggunaan uang rakyat oleh DPRD. Nilainya (nilai HPS) bahkan jauh lebih fantastis dari 2 mobil dinas. Untuk merehab rumah dinas ketua DPRD, nilainya 6,8 milyar lebih. Merehab pagar, 1,9 milyar lebih. Sedangkan untuk memperbaiki ducking AC, nilainya 1,4 milyar lebih (Padang Ekspres, 20/8/2021). Total nilai HPS ketiga proyek itu lebih dari 10 milyar.
Tidak ada yang salah dengan penggunaan uang rakyat oleh DPRD. Itu memang hak mereka. Pantas untuk mereka yang selama ini sudah bertungkus lumus memperjuangkan nasib rakyat yang diwakilinya di simpang oke. Apalagi dilihat dari sisi formalitas penganggarannya: DPRD dan pemerintah sudah menyepakati bersama-sama, sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang menjabat.
Tapi, ada sayangya. Informasi alokasi uang rakyat untuk DPRD itu tidak datang dari sumber yang sama: anggota DPRD yang pertama kali menyuarakan pembelian mobil dinas. Informasi itu, justeru, sampai ke publik karena kecerdikan netizen yang mengambilnya dari laman resmi LPSE Sumbar.
Seharusnya anggota DPRD itu tahu informasi tersebut, dan menyebarkannya juga ke publik. Sama seperti dia menyebarkan informasi pembelian mobil dinas. Bahkan, dilihat dari nilai HPS ketiga proyek tersebut, semestinya pernyataan ketidakadaan sense of crisis koleganya itu harus 5 kali diucapkannya dalam satu kali wawancara.
Sudah berulang-ulang saya mencari-cari info tentang itu di gugel. Tetap tidak saya temukan pernyataan kritisnya. Yang ada, dalam satu berita, hanya jawaban tidak tahu ketika ditanya wartawan pendapatnya tentang rehab rumah dinas Ketua DPRD (Covesia.com, 18/8/2021).
Sekarang sebenarnya momen terbaik bagi wakil rakyat itu membuktikan bahwa dia memang seorang anggota dewan dan politisi berkelas yang peduli rakyat. Caranya, tampillah lagi ke depan publik. Jangan menghilang serupa tertelan bumi. Jelaskan apakah tindakan koleganya di DPRD yang mengerjakan proyek fantastis di masa pandemi sudah kehilangan sense of crisis atau tidak.
Ini penting, agar publik bisa leluasa menilai mana yang emas, mana pula yang loyang. Atau, mana tindakan yang sesungguhnya tidak pantas: menerima pembelian 2 mobil dinas seharga 2 milyar untuk memudahkan mobilisasi dan keselamatan 2 pemimpin daerah atau merehab rumah dinas seharga 5,69 milyar dengan HPS yang menurut Sekwan di dalam paket pekerjaannya termasuk membangun fasilitas fitnes.
Kita tunggulah anggota dewan itu muncul ke permukaan. Kalau tidak juga, jangan salahkan cimeeh tebal orang kampung saya akan jatuh: yang berpanau jangan menjual Kalpanax.
Padang, 21 Agustus 2021.