Fraksi Nasdem: Ketua BK DPRD Morotai Belum Paham DID
Morotai, MZK News- Fraksi Partai Nasdem DPRD Pulau Morotai menilai Ketua BK DPRD Morotai tidak paham masalah soal Dana Insentif Daerah (DID) kemudian terkesan tendensius berkomentar ke media. Karena apa yang disampaikan Ketua BK di anggap hanyalah Polusi informasi bagi masyarakat, sehingga menjadi bahan tertawaan, Senin (11/01/2021).
Hal tersebut diungkapkan ketua Fraksi Nasdem DPRD Pulau Morotai Denny Garuda melalui media lokal.
“Dana DID sebenarnya dalam dokumen pembahasan awal itu tidak ada lalu Pak Deny sampaikan gara gara dua fraksi ini melakukan walk out kemudan gagalnya DID itu salah, dan pak Deny juga harus tau bahwa kapasitas dia wakil rakyat bukan wakil pengusaha atau penguasa,” tuturnya.
Menurut Denny, Ketua BK DPRD Morotai Suhari Lohor mengomentari soal DID tidak ada dalam APBD sudah menunjukan dia tidak paham masalah, alias asal bunyi dan memalukan.
“Karena yang saya komentari sebelumnya adalah dampak dari molornya pengesahan APBD, salah satu pinaltinya Pulau Morotai Tahun ini kehilangan DID, yang selama ini diberikan Pemerintah Pusat karena DPRD dam Pemda dinilai sukses dalam beranggaran,” terang Denny.
Selanjutnya tegas Ketua Fraksi Nasdem, saya berkomentar sangat objektif dengan melihat fakta yang telah terjadi, dimana karena ulah sejumlah anggota DPRD saat menuju finalisasi pengesahan APBD 2021 kalian memilih meninggalkan ruangan sidang dan tidak hadiri Paripurna pengesahan sehingga tidak kuorum, alhasil DPRD dan Pemkab Pulau Morotai diberi Penalti oleh Mendagri selama 60 hari.
“Saya sampaikan ini fakta bukan opini, malah ketua BK sampaikan semua hanyalah opini belaka dan tak berdasar. DPRD adalah mitra pemerintah di gaji oleh negara atau rakyat selayaknya berbuat untuk rakyat bukan demi kepentingan kelompok,” ujarnya.
Denny menambahkan, berapa banyak kebutuhan rakyat di daerah ini akan terlambat karena ulah teman teman DPRD sehingga mendapat pinalti dari Mendagri. Sekda sudah mengakui ada keterlambatan dari Pemda, tetapi DPRD menambah masalah bukan solusi, sehingga terjadi molornya pengesahan Perda APBD 2021.
Reporter : Roger Moore
Editor : Elsima Nainggolam