Anomali Partai PDI-P dan Pemerintah

Foto: Joko Widodo dan Ganjar Pranowo (Sumber Foto: https://pkpberdiri.com)

Oleh: Alvin Gumelar Hanevi, S.Pd.

Calon presiden nomor urut 3 dari partai PDI-P, Ganjar Pranowo mengkritik penegakkan hukum di Indonesia. Bahkan, Ganjar memberikan nilai 5 bagi proses penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Selain Ganjar, Sekretaris Jenderal Partai PDI-P Hasto Kristiyanto juga turut mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi yang dianggap mengintervensi Mahkamah Konstitusi dan berupaya membangun politik dinasti.

Jika dianalisis lebih mendalam, pemerintah saat ini dikuasai hampir mayoritas kader Partai PDI-P baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo maupun Hasto Kristiyanto seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Karena kritik yang dilayangkan oleh keduanya tertuju pada orang-orang yang juga merupakan bagian dari PDI-P.

Misalnya, kepimpinan Presiden Jokowi yang dikritik habis oleh Ganjar padahal Presiden Jokowi merupakan kader PDI-P. Berikutnya ada isu Pimpinan Bawaslu yang dianggap diintervensi oleh pemerintah, padahal mayoritas anggota Komisi III DPR RI berasal dari PDI-P, dan yang mengesahkan Pimpinan Bawaslu sendiri adalah Anggota DPR yang juga merupakan kader PDI-P.

Hal ini sangat menarik, karena seolah-olah PDI-P memposisikan dirinya sebagai oposisi terhadap pemerintah sekarang, padahal pemerintahan yang berkuasa saat ini adalah orang orang yang berasal dari Partai PDI-P.

Anomali yang terjadi ini sangat unik dan menarik, apakah ini bagian dari strategi politik PDI-P untuk pemilu 2024 atau tidak tentu menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya pada pemilu 2024.