Pendidikan untuk Semua, Berantas Iuran Bulanan yang Mencekik Wali Murid di Banyuwangi

Oleh: Ari Bagus Pranata (Pemerhati Pendidikan)

Situasi memprihatinkan terus melanda sektor pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, dengan adanya sekolah negeri yang menuntut iuran bulanan dari wali murid.

Praktik ini tidak hanya membebani keuangan keluarga, tetapi juga menunjukkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan publik. Bagaimana mungkin akses pendidikan yang seharusnya menjadi hak universal bisa terhambat oleh beban finansial tambahan?

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus segera meninjau kebijakan ini dan memastikan bahwa sekolah negeri tidak lagi menjadi instrumen penindasan keuangan bagi wali murid.

Seharusnya, pendidikan publik di sekolah negeri menjadi jaminan akses yang merata bagi semua warga, tanpa terkecuali.

Wali murid yang sudah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memastikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, tidak boleh lagi “tercekik” oleh iuran bulanan sekolah negeri.

Pemerintah perlu menyadari bahwa pendidikan adalah investasi dalam masa depan bangsa dan tidak boleh ada yang terpinggirkan hanya karena keterbatasan finansial.

Pendidikan yang berkualitas dan inklusif harus menjadi komitmen utama pemerintah. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk menghapuskan praktik ini dan menciptakan sistem pendidikan yang adil, di mana sekolah negeri benar-benar menjadi tempat di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

Sekolah negeri di Kabupaten Banyuwangi harus menjadi tempat yang memberikan harapan dan membebaskan wali murid dari beban ekonomi yang tidak adil. Waktunya telah tiba untuk menghentikan tirani keuangan dalam sistem pendidikan dan memastikan bahwa hak setiap anak untuk menerima pendidikan yang berkualitas terjamin, tanpa tercekik oleh iuran bulanan sekolah negeri.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan memastikan bahwa sekolah negeri tidak lagi bergantung pada iuran bulanan dari wali murid.

Langkah-langkah yang perlu diambil antara lain:

Keterbukaan dan Transparansi

Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada wali murid mengenai sumber pendanaan sekolah negeri. Hal ini akan menghindari adanya praktik penyalahgunaan dana yang dapat menyebabkan beban finansial tambahan pada wali murid.

Pengawasan yang Ketat

Dibutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana dan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan sekolah negeri. Audit rutin perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana sekolah digunakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Diversifikasi Sumber Pendanaan

Pemerintah perlu mencari alternatif sumber pendanaan untuk sekolah negeri, seperti alokasi anggaran yang memadai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau pendanaan dari pihak swasta yang berkomitmen pada pendidikan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada iuran bulanan wali murid

Bantuan Keuangan bagi Keluarga Tidak Mampu

Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang tidak mampu membayar iuran bulanan sekolah negeri. Skema beasiswa atau subsidi pendidikan harus disediakan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Pendidikan Gratis dan Universal

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus memperkuat komitmen untuk menyediakan pendidikan gratis dan universal bagi semua warga. Dengan memastikan akses pendidikan yang merata, maka tidak akan ada lagi alasan untuk membebani wali murid dengan iuran bulanan yang tidak adil.

Pendidikan adalah Hak Dasar Setiap Anak

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus bertindak tegas dan melaksanakan langkah-langkah konkret untuk menghapuskan praktik iuran bulanan sekolah negeri yang memberatkan wali murid. Hanya dengan menciptakan sistem pendidikan yang adil dan inklusif, kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang tanpa terhalang oleh beban finansial yang tidak semestinya.