Politik Padi Dikalangan Elit Partai Politik

Sumber Foto: (http://Islampos.id)

Oleh: Alvin Gumelar Hanevi, S.Pd.

Jangan bayangkan politik padi ini seperti masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang menjadikan politik padi sebagai upaya untuk mencapai kemenangan atas perang Asia Timur Raya. Jepang menjadikan politik padi agar bisa menghimpun padi secara cuma-cuma dari masyarakat. Hal ini membuat politik padi selalu menjadi stigma negatif yang selalu diingat hingga saat ini.

Politik padi yang penulis maksud disini yaitu seumpamaan istilah ilmu padi yang semakin berisi maka semakin merunduk. Penulis membayangkan politik padi menjadi ikon politik yang sangat mulia. Karena hakekat padi sesungguhnya menghadirkan kebahagian dan kenikmatan bagi siapa pun. Politik padi merupakan istilah yang cocok untuk memperbaiki citra dan kinerja para elit partai. Saat ini citra partai politik sangat rendah dikalangan masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 menempatkan partai politik sebagai instansi demokrasi yang memiliki preseden negatif dan terburuk dibandingkan instansi lainnya. Dari penelitian tersebut partai politik memperoleh 13,10% jauh dibawah instansi lainnya seperti KPK (92,41%) dan TNI (80,69) yang berada diurutan pertama dan kedua sebagai instansi demokrasi yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat.

Kehadiran institusi demokrasi seperti partai politik seharusnya menjadi nafas baru ditengah masyarakat, mampu menjadi solusi terhadap masyarakat di tengah kehausan akan demokrasi yang terkekang selama 32 tahun (orde baru) lamanya. Namun yang namanya partai politik tetaplah partai politik, mencari kekuasaan merupakan suatu keharusan yang harus dan terus diperjuangkan. Ditengah banyaknya kritikan terhadap kinerja partai politik, tetap saja partai politik berjalan untuk kepentingan sendiri dan tetap mengabaikan kepentingan masyarakat.

Melihat persepsi masyarakat yang buruk terhadap partai politik, seharusnya menjadi cambuk bagi partai politik itu sendiri. Hal ini sesungguhnya menjadi anomali karena sejatinya partai politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) namun ingkar terhadap demokrasi itu sendiri. Setidaknya terdapat dua alasan kuat mengapa saat ini partai politik menjadi instansi politik terburuk; Pertama ketidaksesuaian visi misi partai politik dengan tindakan yang dilakukan. Maksudnya saat ini partai politik memiliki visi misi partai yang sangat bagus, namun hal itu cuma tertuang diatas kertas. Hal ini berbeda sekali dengan tindakan yang dilakukan, ketika sebuah partai politik menjadi sebuah partai pemenang dan menjadi partai yang berkuasa saat itu visi misi yang sudah ada tidak lagi menjadi acuan dalam menciptakan kebijakan yang pro terhadap masyarakat, justru kebijakan yang ada saat ini justru menguntungkan kelompok partai dan golongan tertentu, Hal ini menjadi alasan kuat mengapa saat ini partai politik menjadi instansi yang belum dipercayai oleh masyarakat.

Alasan kedua ketidakkonsistenan perilaku para pengurus partai politik. Maksudnya ketika para pengurus partai yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif atau pecalonan apa pun baik itu di tingkat pilkada, pileg maupun pilpres perilaku yang ditampilkan bagaikan malaikat tak bersayap yang sangat baik dan mau membantu masyarakat yang kesusahan. Hal tersebut pada dasarnya merupakan sebuah topeng palsu untuk menarik dan mendulang suara dari masyarakat, namun, ketika para pengurus tersebut berhasil menduduki kursi kekuasaan yang diinginkan maka perilaku yang ditampilkan justru berbeda dan cenderung berprilaku bak seperti iblis.

Melihat alasan diatas sesungguhnya sangat menyayat hati masyarakat. Sudah saatnya partai politik dan orang-orang yang ada didalamnya untuk mengevaluasi diri dan mengintropeksi diri apa saja kekurangan dan penyimpangan apa saja yang sudah terjadi saat ini agar tidak terjadi dikemudian hari. Politik padi atau politik mulia seharusnya menjadi pegangan dan promotor bagi setiap langkah dan ayunan tangan setiap pengurus partai. Dengan demikian politik padi diharapkan mampu membuat para pengurus dan elit partai senantiasa menjadi orang yang selalu membantu masyarakat dan menghadirkan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat luas.