Stok Beras Aman 4 Juta Ton, Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Harga Pangan
Jakarta, MZK News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Imbauan ini merespons isu kenaikan harga kebutuhan pokok seperti BBM dan beras yang memicu kekhawatiran publik.
Pemerintah memastikan bahwa stok kebutuhan pokok nasional saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan konsumsi. Berdasarkan data terbaru, stok beras nasional mencapai empat juta ton, didukung pasokan BBM yang memadai untuk masa Ramadan hingga Lebaran.
“Masyarakat tak usah panic buying, karena justru akan mengganggu rantai pasok makanan. Pemerintah telah memiliki skema untuk mengatasi persoalan harga,” ujar Mendagri usai memimpin rapat koordinasi di Kota Tanjungpinang, Senin (9/3/2026).
Tito juga menenangkan publik terkait angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,7 persen. Menurutnya, kondisi ekonomi tetap stabil meski ada penyesuaian pada skema subsidi tarif listrik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu tarif listrik disubsidi, tapi sekarang harganya kembali stabil. Perhitungan ekonomi kita masih menggunakan harga listrik subsidi,” jelas Mendagri memberikan gambaran situasi ekonomi terkini.
Guna menjaga stabilitas di tingkat lokal, Mendagri menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera menggelar rapat internal. Langkah antisipatif ini penting untuk memantau kelancaran distribusi barang dari pihak distributor hingga ke tangan konsumen.
Pemerintah daerah diminta menjalin komunikasi intensif dengan pengusaha pangan dan energi guna mendeteksi potensi gangguan sejak dini. Keamanan di lokasi wisata serta pengaturan arus mudik yang efektif juga menjadi poin penekanan dalam arahan tersebut.
“Rasa aman dan nyaman harus dihadirkan untuk masyarakat pada saat arus mudik maupun di lokasi-lokasi wisata,” tegas Tito mengenai aspek keselamatan publik selama masa libur panjang.
Sebagai langkah konkret pengawasan, Mendagri menerbitkan instruksi tegas bagi para pemimpin daerah. Seluruh kepala daerah wajib berada di wilayah tugasnya masing-masing mulai 14 Maret hingga 28 Maret 2026 untuk memimpin langsung pengendalian situasi.
Kehadiran fisik para gubernur dan bupati dianggap krusial dalam mengawal stabilitas harga pasar secara real-time. Dengan pengawasan ketat, pemerintah optimistis perayaan hari besar keagamaan tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: InfoPublik
