Kemen ATR/BPN Dukung Penuh Rencana Pembangunan Sekolah Terintegrasi
Jakarta, MZK News – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) melalui Wakil Menteri Ossy Dermawan menegaskan akan mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional (PSN), Sabtu (31/1/2026). Dukungan ini disampaikannya ketika Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Ruang Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Kamis, 29 Januari 2026 lalu.
Ossy mengatakan, Kementerian ATR/BPN siap mendukung dari aspek penyediaan tanah dan penata ruang dalam pembangunan Sekolah Terintegrasi.
“Program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya terus mendapatkan dukungan dari kami, yaitu Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan ruangnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wamen Ossy juga menyampaikan, proses pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah terintegrasi akan lebih cepat apabila tanah telah tersedia, baik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun yang berasal dari aset negara seperti BUMN dan BUMD.
Ossy juga menjelaskan, apabila tanah sudah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara, peran Kementerian ATR/BPN, yaitu verifikasi status kepemilikan tanah serta memastikan legalitasnya, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran, pendaftaran, dan penerbitan sertipikat.
“Kementerian ATR/BPN siap untuk terus bersinergi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mewujudkan Sekolah Terintegrasi,” lanjut Ossy.
Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menekankan pentingnya kepastian status lahan agar percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak terhambat.
“Kami berkomitmen mendukung percepatan realisasi program ini, mulai dari penyiapan lahan, regulasi, hingga dukungan anggaran, agar penugasan dari Pak Presiden dapat segera terlaksana,” tegas Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam