Prabowo Bahas Penyediaan Hunian Layak Bersama KemenPKP
Keterangan Foto: Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas hunian layak untuk masyarakat di kediaman Prabowo Subianto Hambalang (29/1/2026) (Foto: Setkab RI)
Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Siraitn membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam percepatan penyediaan hunian layak untuk masyarakat. Pembahasan ini dilakukan di kediaman pribadi Prabowo Subianto di Hambalang, Kamis (29/1/2026) sore.
Menurut keterangan Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait sekitar lebih satu jam.
“Presiden Prabowo menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarat Sirait untuk membahas terkait perumahan. Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam,” ujar Teddy.
Teddy juga menyampaikan, Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang tengah disiapkan pemerintah. Saat ini, persiapan perumahan bersubsidi selanjutnya yaitu di Cikarang, Kabupaten Bekasi yang telah memasuki tahap land cleansing lahan seluas 30 hektare. Lahan tersebut akan dibangun rumah susun bersubsidi.
Lebih lanjut, Maruarar juga melaporkan terkait rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang tersebar di tiga kawasan berdekatan. Kawasan bersubsidi ini dibangun berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran, dan pabrik, serta jalan-jalan utama.
“Kita sudah laporkan mengenai groundbreaking rumah susun bersubsisi untuk 141.000 unit kepada Bapak Presiden,” kata Maurarar.
Di sisi lain, Teddy juga mengatakan, pembangunan rumah bersubsisi ini diperkirakan akan menyerap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Di sisi lain, kehadiran rumah susun bersubsidi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga Indonesia untuk memiliki hunian yang layak. Pemerintah juga mendorong penyediaan rumah layak huni bersubsidi yang disertai dengan pemangkasan berbagai bentuk perizinan.
“Salah satu langkah yang diupayakan pemerintah dalam pengadaan hunian bersubsidi ini adalah memangkas segala bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi,” tutup Teddy.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam