Menakar Untung Rugi Pendidikan Militer Bagi Siswa Nakal

(Sumber foto: https://vecteezy.id)

Oleh: Alvin Gumelar Hanevi, M.Pd.

Dewasa ini, karakter siswa kian mengkhawatirkan. Tawuran, judi online, dan perilaku menyimpang lainnya yang merusak siswa itu sendiri harus menjadi perhatian seluruh pihak, tidak terkecuali oleh pemerintah.

Baru-baru ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuat kebijakan mengenai pendidikan bagi siswa nakal di barak militer.

Jika dilihat dari aspek positifnya, kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perilaku siswa yang kian hari kian memprihatinkan. Pendidikan militer yang dicanangkan selama 6-12 bulan akan dilakukan di barak ini diharapkan oleh pemerintah mampu menimbulkan efek jera dan melatih karakter positif siswa.

Namun, jika dikaji dari aspek negatifnya kebijakan ini menimbulkan setidaknya empat persoalan krusial.

Pertama, kebijakan ini mengindikasikan bahwa institusi pendidikan seperti sekolah gagal membentuk dan mendidik karakter siswa. Guru dan semua pihak yang bertanggungjawab atas pendidikan dinilai tidak mampu lagi membina karakter siswa.

Kedua, kebijakan ini akan memberikan dampak psikologis baru bagi siswa. Siswa nakal yang akan dibina di barak militer akan dicap sebagai siswa yang tidak baik, bermasalah, dan akan menjadi stereotip buruk yang akan menambah beban bagi siswa tersebut.

Ketiga, pola pendidikan militer itu sangat berbeda dengan pola pendidikan untuk sipil. Di barak militer, bagi para prajurit akan ditempa secara keras baik secara fisik, psikis, dan kepribadiannya yang ditujukan untuk siap berperang sedangkan siswa yang notabenenya adalah sipil, membutuhkan pendidikan yang bersifat simultan dan komprehensif.

Selain itu pendidikan di militer hanya bersifat jangka pendek sedangkan pendidikan bagi sipil harus bersifat jangka panjang dan dalam prinsipnya harus dilakukan sepanjang hayat.

Keempat, izin dari orang tua/wali. Walaupun anaknya bermasalah rasanya akan sangat sulit bagi para orang tua untuk melepaskan anaknya untuk mengikuti pendidikan militer di barak. Oleh karena itu kebijakan ini harus betul-betul melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Menurut hemat penulis, solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk mengatasi perilaku siswa yang kian hari kian mengkhawatirkan. Perlu kerja keras semua pihak agar siswa nakal ini bisa menjadi siswa yang lebih baik.

Pemerintah dalam hal ini harus lebih jelimet dan berpijak kepada riset ilmiah sebelum memutuskan kebijakan yang menyangkut masa depan anak bangsa. Di banyak negara seperti Jepang, Singapura dan negara-negara di Skandinavia tidak ada satupun siswanya yang diarahkan untuk masuk barak militer.

Sebaliknya negara-negara itu justru lebih memperbaiki kurikulumnya, kualitas gurunya, dan membina hubungan yang baik antara institusi pendidikan, orang tua, dan masyarakat agar perilaku siswa bisa terawasi dan terbina dengan baik.