Postur Kabinet Prabowo dalam Sketsa Untung Rugi

(Foto Ilustrasi, Sumber foto: https://rmol.id)

Oleh: Alvin Gumelar Hanevi

Sejumlah nama bakal diproyeksi menjadi menteri pada pemerintah Prabowo Gibran mendatang. Nama-nama yang akan mengisi pos kementerian bakal diisi oleh orang-orang yang berasal unsur partai politik dan kalangan profesional.

Menurut pemberitaan di berbagai media mainstream, setidaknya terdapat total 46 kementrian dan kepala badan.

Dari 46 kementerian tersebut terdapat 5 kementerian koordinator dan 41 kementerian/ badan lainnya.

Melihat postur kabinet Prabowo yang “gemuk” jika di bandingkan dengan kabinet era presiden sebelumnya, membuat publik berspekulasi tentang kemungkinan Prabowo “bagi-bagi kekuasaan” kepada partai politik yang mendukungnya selama ini.

Postur kabinet Prabowo yang “gemuk” ini setidaknya menimbulkan beberapa untung maupun rugi. Setidaknya ada dua keuntungan postur kabinet “gemuk” Prabowo ini.

Pertama, dari sisi fokus kerja. Beberapa pos kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di pecah Prabowo menjadi menjadi 3 yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Kebudayaan. Hal ini membuat tugas dan tanggung jawab tiap menteri akan menjadi lebih jelas dan padat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan fokus dalam hal pendidikan dasar mulai dari PAUD hingga SMA. Kementerian Pendidikan Tinggi gaweannya yaitu Perguruan Tinggi baik negeri atau swasta, Kementerian Kebudayaan akan fokus dalam pengembangan dan kemajuan budaya lokal Indonesia. Semua punya jobdesk masing-masing.

Selanjutnya keuntungan yang kedua yaitu meminimalisir tumpang tindih tugas. Contoh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Keamanan dipecah oleh Prabowo menjadi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Hukum dan HAM. Kedua kementerian ini sangat berbeda tugas dan fungsinya baik politik, keamanan, hukum dan HAM sangat jauh bedanya hanya saja untuk irisannya sangat kecil.

Ada untung pasti ada rugi. Setidaknya postur kabinet “gemuk” Prabowo ini memiliki dua kerugian. Pertama dari aspek efisiensi. Hal ini erat kaitannya dengan sisi anggaran kementerian. Semakin banyak jumlah kementerian tentunya akan menambah bengkak pembiayaan APBN.

Berikutnya kerugian yang kedua yakni memperlebar potensi KKN. Walaupun penentuan jumlah menteri yang akan dibentuk merupakan hak prerogatif Prabowo selalu presiden nanti, namun tidak dipungkiri posisi menteri adalah posisi yang sangat politis. Orang-orang yang mengisi pos kementerian tentunya sudah pasti berasal dari orang-orang terdekat Presiden hal inilah yang dikawatirkan akan memperbesar peluang terjadinya KKN.