Prabowo dan Potensi Koalisi Gemuk Pemerintah

Oleh: Alvin Gumelar Hanevi, S.Pd.

Pasca KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sejumlah partai politik dari koalisi Timnas Amin dan TPN mulai merapat ke barisan Koalisi TKN.

PPP, Nasdem, PKB, dan PKS mulai gencar melakukan komunikasi dengan Prabowo Subianto. PPP yang berpotensi gagal mencapai ambang batas parlemen disinyalir akan merapat ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan Nasdem secara gamblang menerima hasil penetapan KPU dan sudah beberapa kali mengatakan akan ikut dalam gerbong pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo ke depan.

PKB dan PKS pun ancang-ancang mulai terbuka dengan kemungkinan bergabung dengan pemerintah Prabowo Gibran. PKB yang dari dulu dikenal sebagai parpol yang selalu tegak lurus dengan pemerintah sudah bisa dipastikan akan bergabung.

PKS yang selama 10 tahun ini menjadi oposisi pun besar kemungkinan akan bergabung dengan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena kedekatan dan historis masa lalu dimana PKS pernah dua kali mendukung pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu 2014 dan 2019.

Melihat potensi gabungnya beberapa parpol ke koalisi pemerintah Prabowo dan Gibran membuat koalisi pemerintah semakin gemuk. Tentu hal ini menjadikan kekuasaan dan pemerintahan Prabowo semakin kuat.

Potensi untuk terjadinya check and balance akan semakin rendah karena sampai saat ini parpol yang kemungkinan besar menjadi oposisi adalah PDI-P.

Oleh sebab itu, penting beberapa parpol untuk menjaga dan mengawasi pemerintah agar ke depan pemerintah bisa diawasi baik dari dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan secara imbang dan tidak berat

Pentingnya partai untuk berada dibarisan oposisi sebelah demi menjaga kestabilan pemerintah dan politik kedepannya agar hak-hak rakyat bisa diberikan secara seutuhnya dan tidak hanya memikirkan kepentingan partai sesaat.